Bogor. Spektrum-nasional.com || Urgensi Utusan Golongan dan  Daerah (DPD) di MPR RI akan menjadi tajuk bahasan dalam FGD (Forum Group Disscussion) yang diselenggarakan bersama GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) Posko Negarawan, Yayasan Membangun Nusantara Kita dan MPR RI (Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) pada 15 Januari 2023, pukul 11.00 sampai selesai di Istana Bogor Veneu Museum Balai Kirti, Jl. Ir. H Juanda No. 1, Paledang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Panitia Penyelenggara, sesungguhnya  dalam sistem politik Pancasila, diatur tentang hak dan kewajiban individu (liberal) yang diselaraskan dengan hak dan kewajiban komunal (utusan golongan) serta hak dan kewajiban teritorial (utusan daerah). Jika hari ini cuma ada dua (liberal dan komunal rasa liberal -- DPR dan DPD), maka politik kita sedang rabun konstitusi dan khianat pada cita-cita Proklamasi.

Untuk membahas masalah yang urgen tersebut, diharap hadir pada FGD ini, Keynote Speaker Ir. H. A.A La Nyalla  Mahmud Mattalitti (DPD RI), Wiwit Kurniawan M.A Universitas Pamulang),  Jhohanes Marbun S.S., M.A (Nusantara Center), Agus Prana Mulia SE., MM (Univ. Nusa Bangsa, Bogor), Eko Sriyanto Galgendu (GMRI : Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia), Mayjen Ridho Hermawan M.Sc (Lemhannas), Irawan Djoko Nugroho (YSNB), Syani N. Yanuar S. Mn (Univ. Nusantara),  Prof. Dr. Nanik Widayati (Untar), Connie Constantia (FSKN),  Delias S.Ip., (Univ. Indonesia),  Setyo Wibowo (Posko Negarawan), Dr. Raden Muhamad Mihradi (Univ. Pakuan Bogor), Ir. Purbowo Setyo Widodo (IPB) dan Asy'ari Muchtar, M.Akt (Univ. Indonesia Mandiri). Sedangkan moderator akan dilakukan oleh Yudhie Haryono Ph.D dari YMNK.

Peserta FGD yang terbatas jumlahnya ini dimaksudkan agar  pembahasan bisa lebih fokus hingga menghasilkan rumusan yang akan disampaikan oleh Posko Negarawan kepada berbagai pihak yang kompeten untuk memberi pergatian tergadap keberadaan DPD RI yang tidak lengkap, karena tidak adanya utusan Golongan, imbuh Eko Sriyanto Galgendu dari GMRI.

Kecuali itu katanya, acara serupa akan terus dilakukan dengan melibatkan tokoh agama-agama, kalangan profesional dari berbagai displlin ilmu maupun bidang pekerjaan.

Jadwal pelaksanaannya kemudian akan secara simultan di berbagai kota atau perguruzan tinggi yang ada di Indonesia, katanya menambahkan. Sehingga hasil dan rumusannya kelak dapat segera disampaikan kepada semua pihak untuk mensikapi masalah yang sangat urgen dalam mengaksentruasikan suara maupun aspirasi rakyat. 

Demikian FGD perlu segera dilakukan untuk membedah urgensi yang sangat timpang dari keberadaan DPD RI yang tidak dilengkapi oleh  golongan atau dari kalangan profesional. Sehingga suara rakyat atau aspirasi masyarakat tidak bisa disampaikan. Tentu saja dalam kelengkapan unsur wakil rakyat ini, harus disertai  juga dengan hak, fungsi serta wewenangnya harus disetarakan dengan hak, fungsi dan wewenang dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat lainnya. 

Dilaporkan oleh : Jacob Eraste.

Editor : Kans Tse