Bandung.Spektrum-nasional.com || Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimpun data kajian optimalisasi peran partai politik guna mendukung kegiatan Tim Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas).
Hal itu disampaikan oleh perwakilan Tim Kirstranas Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Irfan Sangadji saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung pada Rabu, 20 Maret 2024.
Sangadji mengatakan, data-data dari partai politik terutama yang berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi menjadi topik utama dalam kunjungan kerja tersebut. Dia berharap pengumpulan data partai politik melalui interview terbuka tersebut dapat memenuhi substansi dalam kegiatan Kirstranas.
"Parpol merupakan infrastruktur yang menjadi hulu yang berperan menghasilkan kader legislatif yang punya pengaruh terhadap dinamika kehidupan berdemokrasi di negara ini," ungkap Sangadji.
Lebih lanjut, Sangadji menjelaskan kegiatan Kirstranas yang dilakukan BSKDN diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap penciptaan pola kaderisasi yang baik pada Partai Politik dan berdampak pada Peningkatan Nilai Demokrasi Indonesia yang salah satu variabelnya adalah Peran Partai Politik.
Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jabar Imam Nugraha menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengumpulan data yang dilakukan BSKDN tersebut.
Dia juga menghimbau agar jajarannya beserta para perwakilan dari Partai Politik (Parpol) yang hadir meliputi Perindo dan PKS dapat turut menyediakan data yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan Kirstranas.
Sementara itu, perwakilan dari Partai Perindo Verina mengatakan, selain fokus untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, pihaknya juga memastikan proses kaderisasi masih terus berjalan.
"Dalam 5 tahun terakhir ini kaderisasi tetap berjalan dan pada tahun ini kami harus mengulang untuk menjadi peserta Pemilu. Sehingga pada tahun ini, selain kami fokus untuk kaderisasi kami juga fokus untuk meloloskan partai Perindo pada Pemilu 2024," ujarnya.
Di lain pihak, perwakilan PKS Wasmin meyakini kaderisasi menjadi jalan satu-satunya bagi Indonesia untuk terbebas dari korupsi. Kalau bicara korupsi sudah menjadi masalah luar biasa yang berulang-ulang maka tidak ada jalan lain selain melakukan kaderisasi.
Potensi korupsi menjadi lebih tinggi bagi partai-partai yang tidak melakukan kaderisasi melalui pendidikan politik yang baik kepada kader," pungkas Wasmin. (*Lison)
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. menegaskan bahwa masa depan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) tidak lagi cukup hanya dipandang sebagai unsur pendukung keamanan lingkungan.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Prof. Reda Manthovani pada Sabtu (3/10/2026) di Jakarta meminta jajaran Satuan Perlindungan Ma
Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agus Supratman, menyampaikan permintaan maaf kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas insiden yang terjadi saat pengecekan bantuan bagi masyarakat terdampak