Jakarta, Spektrumnasional.com — Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP., muncul sebagai salah satu figur yang dinilai layak dipertimbangkan dalam agenda pembenahan penegakan hukum nasional, khususnya untuk memperkuat perlindungan terhadap kekayaan negara. Namanya mengemuka di tengah tuntutan publik agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dipimpin oleh sosok yang memiliki keberanian, integritas, pengalaman penegakan hukum, serta kemampuan menghubungkan pemberantasan korupsi dengan upaya menyelamatkan sumber daya strategis Indonesia.

Nazali Lempo kepada awak media di Jakarta pada Jumat (11/9/2026) mengatakan bahwa tuntutan tersebut berangkat dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut kembali menjadi perhatian ketika kekayaan negara masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari korupsi, penyelundupan, penambangan ilegal, manipulasi perizinan hingga penyalahgunaan kewenangan.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mencakup wilayah laut yang luas, mineral, energi, hutan, tanah serta berbagai sumber daya strategis lainnya. Namun, besarnya potensi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat, sehingga persoalan pengelolaan dan pengawasan sumber daya nasional menjadi bagian penting dari agenda penegakan hukum.

Persoalannya bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan juga pada kemampuan negara mengawasi dan melindunginya dari praktik-praktik ilegal. Ketika hukum gagal mencegah kebocoran kekayaan negara atau terlambat menindak jaringan yang mengambil keuntungan secara melawan hukum, kerugian yang ditanggung masyarakat pada akhirnya jauh lebih besar daripada sekadar angka yang tercatat dalam laporan keuangan negara.

Kebocoran kekayaan negara membawa konsekuensi langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial berpotensi hilang ketika sumber daya nasional dikuasai oleh jaringan kepentingan yang bekerja di luar koridor hukum.

Karena itu, amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari kualitas penegakan hukum. Kekayaan negara tidak akan mampu memberikan manfaat maksimal bagi rakyat apabila korupsi, kejahatan sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan dan praktik pencucian hasil kejahatan tidak ditangani secara serius dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks tersebut, Kejaksaan Agung memiliki posisi fundamental dalam memastikan hukum bekerja untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diarahkan untuk menelusuri hasil kejahatan, membekukan dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana, memulihkan kerugian negara, serta memastikan hasil pemulihan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.

Latar belakang Nazali Lempo menjadi salah satu alasan namanya mendapatkan perhatian dalam wacana tersebut. Pengalaman kepemimpinan, pendidikan hukum, serta pengalaman dalam penegakan hukum maritim memberikan perspektif yang menghubungkan persoalan hukum dengan keamanan nasional dan perlindungan terhadap kekayaan Indonesia, khususnya di wilayah laut yang menjadi salah satu kawasan strategis nasional.

Salah satu pengalaman yang dinilai relevan adalah penanganan dugaan penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal patroli. Kasus semacam itu menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan atau distribusi logistik negara tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi atau kerugian finansial, karena dampaknya dapat menjalar langsung kepada kemampuan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan wilayah.

Ketika BBM kapal patroli diselewengkan atau dikurangi untuk memperoleh keuntungan pribadi, negara menghadapi kerugian berlapis. Selain kehilangan uang negara, kemampuan operasional kapal untuk melakukan patroli ikut berkurang, sehingga pengawasan terhadap wilayah laut menjadi lebih lemah dan celah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kejahatan, termasuk penyelundupan dan pencurian sumber daya alam.

Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang tidak melihat suatu tindak pidana secara terpisah dari dampaknya terhadap kepentingan nasional. Pemberantasan korupsi, perlindungan sumber daya alam, keamanan wilayah, penguatan institusi negara dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya merupakan bagian dari satu rangkaian kepentingan yang saling berkaitan.

Dalam gagasan pembenahan penegakan hukum yang dikaitkan dengan Nazali, integritas aparat menjadi salah satu fondasi utama. Penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam penanganan perkara, pemberantasan kejahatan sumber daya alam, serta optimalisasi pemulihan aset negara menjadi bagian penting dari arah perubahan yang dibutuhkan untuk menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks.

Tuntutan terhadap sosok seperti Nazali juga tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian figur di pucuk pimpinan Kejaksaan Agung. Aspirasi tersebut mencerminkan harapan agar lembaga penegak hukum memiliki kepemimpinan yang mampu membersihkan internal institusi, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, menjaga independensi penegakan hukum, serta memastikan hasil kejahatan yang berhasil diselamatkan benar-benar kembali kepada negara.

Pada saat yang sama, keputusan mengenai pengangkatan Jaksa Agung tetap merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam negara demokrasi, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mengenai kualitas kepemimpinan yang dianggap mampu menjaga hukum sekaligus melindungi kekayaan negara.

Aspirasi tersebut semakin relevan ketika masyarakat menuntut agar kekayaan alam Indonesia tidak berhenti menjadi angka dalam statistik potensi ekonomi, tetapi benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan publik. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memastikan bahwa kekayaan negara tidak menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak yang menyalahgunakan kekuasaan, melainkan menjadi modal pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

Dari titik tersebut, nama Nazali Lempo muncul dalam perbincangan mengenai kebutuhan akan kepemimpinan penegakan hukum yang berani, berintegritas dan memiliki perspektif strategis terhadap kepentingan nasional. Pengalamannya di bidang hukum dan maritim dinilai relevan dengan tantangan Indonesia yang tidak hanya menghadapi korupsi konvensional, tetapi juga kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, logistik negara, wilayah perbatasan dan kekayaan laut.

Pada akhirnya, tuntutan publik kembali bermuara pada satu pesan konstitusional: kekayaan negara adalah amanat untuk kemakmuran rakyat. Untuk memastikan amanat tersebut berjalan, Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang kuat, pengawasan yang efektif, pemulihan aset yang maksimal dan kepemimpinan yang berani mengambil tindakan terhadap siapa pun yang merugikan negara.

Kekayaan negara milik rakyat. Hukum harus menjaganya, dan penegakan hukum harus memastikan hasilnya kembali kepada rakyat.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)