JAKARTA.spektrumnasional.com, 3 November 2026 – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah personel di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru. Dalam konferensi pers resmi, Polri mengungkap telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum serta penghapusan data elektronik secara ilegal.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena dugaan aktivitas penyadapan tersebut disebut-sebut menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam keterangan resminya, Polri menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Institusi kepolisian juga menekankan bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan resmi institusi.
Terungkapnya Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur Hukum
Berdasarkan penjelasan Bareskrim Polri, dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan penyadapan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada awak media, para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tidak berhenti di situ, pada sekitar Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Peristiwa ini akhirnya dilaporkan oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut melalui laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Tiga Tersangka Ditetapkan, Satu Orang Masih Diperiksa
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri melalui penyidik Direktorat Siber menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, KSN, dan EH.
Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi:
- 11 unit telepon genggam.
- 1 unit iPad.
- 4 buah flashdisk.
Penyidik menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation serta proses manajemen penanganan perkara.
Presiden hingga Tokoh Nasional Disebut Menjadi Sasaran
Salah satu bagian paling mengejutkan dari pengungkapan kasus ini adalah dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Dalam konferensi pers, Bareskrim menyebut nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan privasi, keamanan komunikasi pejabat negara, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan aparat penegak hukum.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyidikan lebih lanjut.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Dalam penjelasannya, Bareskrim menyampaikan bahwa para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni:
1. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana sebagaimana disampaikan penyidik hingga 10 tahun penjara.
2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.
3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait dugaan perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik secara melawan hukum, dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.
Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Irwasum: Ini Perbuatan Oknum, Bukan Kebijakan Institusi
Dalam kesempatan yang sama, Irwasum Polri menegaskan bahwa proses pemeriksaan juga berada dalam pengawasan internal untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan organisasi dan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2025 serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Menurutnya, Polri telah memiliki instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan pemantauan dan penyadapan agar tidak disalahgunakan.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan yang sedang ditangani merupakan dugaan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.
Pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Kapolri: Kepercayaan Masyarakat Dimulai dari Polisi yang Bersih
Dalam pembukaan konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa Polri memberikan perhatian serius terhadap informasi mengenai dugaan akses ilegal yang berkembang di tengah masyarakat dan pemberitaan media.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap personel harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan sebagai bentuk komitmen serta akuntabilitas institusi.
Kapolri juga mengingatkan kembali makna program pembenahan internal Polri melalui prinsip "Kita Bersih ke Dalam."
Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dimulai dari aparat kepolisian yang bersih, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Ujian Besar bagi Integritas dan Kepercayaan Publik
Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal ini menjadi ujian penting bagi integritas institusi kepolisian, khususnya dalam memastikan bahwa kewenangan penggunaan teknologi pengawasan tidak disalahgunakan.
Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan berada dalam pengawasan yang ketat.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan terhadap tiga tersangka, termasuk kemungkinan terungkapnya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Polri menyatakan bahwa penanganan kasus ini masih berada pada tahap awal dan penyidikan akan terus dikembangkan.
Satu hal yang menjadi perhatian utama masyarakat: bagaimana kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga disalahgunakan oleh oknum di dalam institusi yang bertugas menjaga keamanan dan kepercayaan publik?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat bergantung pada transparansi penyidikan dan pembuktian dalam proses hukum selanjutnya.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan materi keterangan konferensi pers yang diberikan. Identitas tersangka masih menggunakan inisial. Seluruh dugaan tindak pidana harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Detail nama pejabat, nomor pasal, dan ancaman pidana perlu dicocokkan kembali dengan rekaman serta dokumen resmi konferensi pers sebelum publikasi.
POLRI Tetapkan 3 Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Sejumlah Jenderal Polri Diduga Ditangkap Divpropam Terkait Kasus Penyadapan Pejabat Negara
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. menegaskan bahwa masa depan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) tidak lagi cukup hanya dipandang sebagai unsur pendukung keamanan lingkungan.